 |
| Bendera Taiwan |
Ibu kota : Taipei*
Bahasa resmi : Mandarin
Pemerintahan : Republik
Pendirian** : Revolusi Xinhai
Dideklarasikan : 10 Oktober 1911
Didirikan : 1 Januari 1912
Luas : 32,260 km2
 |
| Lambang Taiwan |
Kepadatan : 705/km2 (-)
PDB (KKB) Perkiraan 2005
Total : 629 miliar
Per kapita : 30,084
Mata uang : Dolar Baru Taiwan (新臺幣) (NT$)
Zona waktu : (UTC+8)
Kode Telp : 886
1. Untuk sementara waktu Ibu kota resmi Republik Cina masih terletak di Kota Nanjing di RRC.
2. Hanya diakui oleh beberapa negara kecil di dunia.
================================================================
Republik China (Hanzi tradisional: 中華民國; Hanzi sederhana: 中华民国; Wade-Giles: Chung-hua Min-kuo, Tongyong Pinyin: JhongHuá MínGuó, Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Mínguó) adalah sebuah negara yang saat ini menguasai daerah kepulauan Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Kata "Taiwan" biasanya digunakan untuk merujuk kepada Republik Cina secara keseluruhan, sementara istilah "Cina" merujuk kepada Republik Rakyat Cina, yang menguasai Cina Daratan, Hong Kong dan Makau. Walaupun "Republik Cina" adalah nama resmi negara ini, perkataan "Cina" itu sendiri sekarang biasanya merujuk kepada Cina Daratan yang pemerintahannya diambil alih oleh Republik Rakyat Cina setelah berakhirnya pemerintahan Republik Cina (1911-1949) pada tahun 1949. Lihat Republik Cina (1911-1949) dan Perang Saudara Cina untuk keterangan lanjut.
Republik Cina (ROC) sendiri bermula di Cina Daratan, setelah penggulingan pemerintahan Dinasti Qing pada tahun 1912 menandakan penamatan 2.000 tahun pemerintahan kekaisaran. Kemunculannya di Cina Daratan adalah secara kemunculan panglima perang (war lords), Pendudukan Jepang, dan perang saudara. Pemerintahannya di tanah besar tamat pada tahun 1949 saat Partai Komunis Cina menggulingkan pemerintahan Partai Nasionalis Cina (juga dikenal sebagai Kuomintang).
Pemerintah Republik Cina pindah ke Pulau Taiwan dan mendirikan ibukota sementaranya di Taipei di mana ia terus menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Cina, termasuk tanah daratan, yang sah. Pada masa yang sama, Komunis di tanah daratan (mainland) menafikan kemunculan Republik Rakyat Cina dan mendakwa menjadi negara pengganti Republik Cina di seluruh negara Cina (termasuk Taiwan) dan pemerintahan nasionalis di Taiwan tidak sah. Dari pendiriannya hingga pemindahannya ke pulau Taiwan, Republik Cina telah dikatakan sebagai satu produk Kuomintang (KMT)—sebuah partai politik yang muncul sebagai hasil revolusi yang telah mendirikan Republik, sekalipun partai itu tidak lagi memerintah di Republik Cina.
Pemerintah Republik Cina kini telah mengukuhkan kedudukannya di Taiwan dan menjadi identik dengan Taiwan. Oleh sebab ini, ia tidak lagi menuntut hak pemerintahan di Cina Daratan dan Mongolia. Dewan Undangan Nasional (yang tidak ada lagi) juga telah meluluskan perubahan konstitusi untuk memberikan penduduk Taiwan, Pescadores, Quemoy, dan Matsu satu-satunya hak memerintah Republik melalui pemilu, melantik presiden dan keseluruhan anggota legislatif serta bersama dalam pemilu mengesahkan amandemen konstitusi Republik Cina. Ini menandakan bahwa pemerintah Republik mengakui bahwa hak pemerintahannya terbatas pada kawasan taklukannya saja.
Reformasi yang dimulai oleh Republik di Taiwan pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an telah mengubah Taiwan dari satu kediktatoran satu partai ke suatu negara demokrasi.
Meskipun Perang Dingin telah tamat, status politik Taiwan terus menjadi suatu isu hangat pada kedua belah selat Taiwan. Pemerintah Republik Cina adalah salah satu pendiri utama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pernah menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Akan tetapi, pada tahun 1971, pemerintahan ini, yang hanya berkuasa di Taiwan saja, ditendang keluar dari PBB dan digantikan oleh RRC. Meskipun begitu, pemerintah republik kini tidak mau mengembalikan status anggota tetap yang terpaksa dilepaskan pada masa itu. Kini, ia hanya mau menjadi anggota PBB sebagai negara yang berbeda dari RRC. Ia telah mencoba masuk PBB dari masa ke masa akan tetapi gagal karena tuntutan Republik Rakyat Cina atas Taiwan. Pemerintah Republik Cina terimbas oleh imej buruk yang disebabkan oleh Kebijakan Satu Cina yang dipromosikan oleh pemerintah RRC di Cina daratan di samping tekanan ekonomi dan diplomatik negara itu. Kebanyakan negara dunia mengubah kebijakan dilomatiknya ke pemerintah RRC di Cina daratan pada tahun 1970-an dan kini, Republik Cina di Taiwan hanya diakui oleh 25 negara.
Penerjemahan
Kedua pihak (RRC dan ROC) sama-sama setuju dengan penggunaan Bahasa Inggris "Chinese Taipei". Walaupun demikian, dalam bahasa Mandarin, "Chinese" dapat diterjemahkan secara berbeda. RRC menerjemahkannya sebagai "Zhongguo Taipei" (中国台北). Zhongguo secara harfiah berarti "Negara Tiongkok", dan penerjemahan ini berkonotasi bahwa Taipei adalah bagian dari negara Tiongkok. Secara kontras, ROC menerjemahkannya sebagai "Zhonghua Taipei" (中華臺北), yang mana Zhonghua (Tionghoa dalam bahasa Indonesia) sebagai sebuah entitas kebudayaan dan etnis.
Sejarah
Taiwan pernah dijajah oleh Belanda (1624), kemudian dibebaskan oleh Cheng Cheng-Kung (Koxinga) pada tahun 1662 , seorang loyalis Dinasti Ming ketika Dinasti Ming mengalami kekalahan dan digantikan oleh Dinasti Qing, dan mendirikan pemerintahan Kerajaan Tungning (1662-1683). Dengan Tainan sebagai ibukotanya, Dinasti Cheng melakukan serangkaian operasi militer dan upaya untuk kembali merebut Cina daratan yang sudah dikuasai oleh Dinasti Qing (atau Dinasti Manchuria yang dianggap orang-orang Tiongkok/Han adalah dinasti asing). Seperti halnya pemerintahan Republik Cina pada masa pelarian Chiang Kai Shek dan Chiang Ching Kuo yang menyatakan akan merebut kembali Cina daratan. Dinasti Qin akhirnya merebut pulau ini dari tangan Dinasti Cheng di bawah pimpinan Admiral Shi Lang sampai Jepang menguasai pulau ini (1895).
Wilayah Taiwan yang sekarang secara de facto merupakan wilayah Republik Cina pernah menjadi protektorat Jepang setelah peperangan Cina-Jepang pada akhir abad ke-19 (1894-1895) ketika Cina masih berada di bawah Dinasti Qing dari Manchuria yang berbuah kekalahan Cina dan perjanjian Shimonoseki (1895) sampai berakhirnya masa Perang Dunia II dan Taiwan diambil alih oleh pemerintahan Kuomintang.
Republik Cina didirikan pada tahun 1912 menyusul revolusi yang dilancarkan oleh Dr. Sun Yat-sen melawan pemerintahan Dinasti Qing. Di kemudian hari, sesuai dengan tradisi pemerintahan di Cina, tahun pemerintahan diganti menjadi tahun 1 Republik (Minguo Yuannian) untuk tahun 1912 Masehi. Republik Cina beribukota di Nanjing.
Selepas kekalahan yang dialami Jepang pada Perang Dunia II, Taiwan telah diberikan kepada tentara Sekutu dan diduduki oleh Republik Cina. Ia diperintah oleh pemerintahan militer yang korup, lantas terjerumus ke dalam keadaan kelam-kabut yang mencapai puncaknya pada peristiwa 228. Keadaan darurat telah diundangkan pada tahun 1948.
Pada tahun 1949, Republik Cina dipimpin oleh Chiang Kai Shek yang berhaluan nasionalis kalah dari perang saudara dengan Partai Komunis Cina (Zhongguo Gongchandang) pimpinan Mao Zedong dan mundur ke Taiwan. Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Cina di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan ditetapkan sebagai ibukota negara baru tersebut.
Semasa era Perang Dingin, Republik Cina ditampakkan Barat sebagai "Negara Cina yang bebas" dan suatu bentuk penentangan terhadap komunisme, sedangkan Republik Rakyat Cina telah dilihat sebagai "Cina Merah" atau "Cina Komunis". Pemerintahan Republik Cina diakui sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Cina Daratan dan Taiwan yang sah oleh PBB dan kebanyakan negara Barat hingga tahun 1970-an. Negara Timur juga berpendapat yang sama.
Republik Cina terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang dinyatakan di dalam "Undang-undang Darurat selama Pemberontakan Komunis" (動員戡亂時期臨時條款) dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 ke tahun 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu Presiden pertama merupakan keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem pemerintahan
Pada tahun 2000, Chen Shui-bian dari partai pro-kemerdekaan Partai Progresif Demokrat (DPP) memenangi pemilu presiden dan menjadi Presiden pertama Republik Cina yang bukan dari partai KMT. Dalam Pilpres yang berlangsung pada tahun 2004, setelah Insiden 319 yang terjadi satu hari sebelum hari pemilu. Chen dan wakil presiden Annete Lu tertembak sewaktu berpawai dalam satu kampanye di kota Tainan. Chen dilantik kembali sebagai Presiden Republik Cina dengan kemenangan tipis 0,2%. Partai pimpinan Chen, DPP, juga gagal menguasai dewan majelis dengan memenangkan mayoritas kursi, dan kalah atas partai KMT yang menginginkan penyatuan kembali dengan Cina Daratan pada tahun 2005. Akan tetapi, DPP berhasil menguasai Dewan Nasional Republik Cina.
Politik
Republik Cina memiliki sistem politik yang berbeda dengan sitem politik di RRC, menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum digunakan negara -negara barat.
Ketika pemerintahan nasionalis KMT berpindah dari Cina karena kalah perang terhadap pasukan komunis, maka Chiang Kai Shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan asas tunggal satu partai Kuomintang (KMT). Keadaan darurat ini guna mempersiapkan diri dalam merebut kembali daratan Cina. Dalam situasi ini, terjadi pembatasan kegiatan pers politik dan pembungkaman kaum oposisi yang justru banyak berpengaruh di kalangan penduduk Taiwan asli. Keadaan ini berlaku sampai Chiang Kai Shek wafat.
Pemerintahan kepresidenan digantikan oleh putranya Chiang Ching Kuo sampai beliau wafat pada tahun 1980-an akhir. Pada masa ini kran kebebasan pers, politik dan mengemukakan pendapat dibuka secara perlahan-lahan. Meskipun masih terobsesi dengan upaya menguasai kembali Cina daratan, Chiang Ching Kuo berusaha bersikap realistis dengan situasi yang ada. Dia tidak ingin mewarisi pemerintahan yang otoriter. Pada pemilu yang pertama, terpilihlah Lee Teng Hui yang juga dari kalangan partai KMT.
Pada masa pemerintahan Lee Teng Hui, hubungan dengan Cina daratan mulai memanas karena mulai diwacanakannya kemerdekaan bagi Republik Cina dengan nama Taiwan (Selama ini sebagian diplomat selalu tertukar dalam menggunakan nama Republik Cina dengan Republik Rakyat Cina). Selain itu, menggalang dukungan dari kalangan internasional, juga memantapkan dukungan dari negara-negara yang masih menjalin dukungan dengan Republik Cina yang saat itu berjumlah 30 negara termasuk Afrika Selatan. Namun tamparan diplomatik diperoleh Taiwan ketika akhirnya Afrika Selatan akhirnya memindahkan hubungan diplomatiknya ke RRC pada tahun 1997.
Presiden selanjutnya dijabat oleh Chen Shui-bian dari kalangan partai oposisi DPP yang juga putra asli Taiwan. RRC khawatir Republik Cina benar-benar akan mewujudkan kemerdekaannya. Referendum yang diadakan Chen masih menghasilkan keadaan status quo. RRC memprovokasinya dengan mengadakan latihan militer dan pengadaan persenjataan baik impor maupun swadaya. Pemilihan umum 2004 menghasilkan kemenangan tipis Chen Shui-bian terhadap lawannya Lien Chan dari partai oposisi sekarang, KMT yang menjadikannya menjabat presiden kedua kalinya. Namun partai Chen, DPP kalah dalam perolehan suara di Parlemen oleh KMT. Lien Chan juga kalangan oposisi lainnya James Soong justru melakukan pendekatan diplomatik dengan RRC.
Pada masa pemerintahan Chen Shui-bian, juga diupayakan penggalangan internasional agar Republik Cina menjadi anggota PBB dengan alasan kekuatan ekonomi dan keberadaannya secara de facto yang juga diakui 29 negara di antaranya Kosta Rika. Namun kebanyakan negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Cina umumnya adalah negara negara kecil atau negara dunia ketiga yang tidak memiliki potensi strategis dikalangan dunia internasional. Salah satu upayanya adalah program melirik ke selatan (Indonesia) dengan kunjungan tidak resmi wakil presiden Annete Lu ke Bali dan mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi setingkat menteri di Indonesia serta mengadakan konsesi konsesi terutama di bidang ekonomi di Indonesia yang masih terjerat krisis sejak krisis 1997. Akibat kunjungan ini, Indonesia menerima protes keras diplomatik oleh RRC karena Indonesia dianggap main mata dengan provinsi pembangkang itu .
Republik Cina menikmati hubungan khusus dengan Amerika Serikat sekalipun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dihentikan sejak kunjungan presiden Richard Nixon ke RRC pada tahun 1970-an. Namun hubungan diplomatik tidak resmi tetap berjalan melalui bidang ekonomi dan militer. Pada masa pemerintahan George W. Bush, Republik Cina kembali dianggap penting oleh AS dalam usahanya membendung pengaruh RRC khususnya dalam bidang perdagangan.
Hubungan diplomatik dengan negara-negara lain umumnya menggunakan jalur ekonomi dan perdagangan, sekaligus menjadi saluran hubungan diplomatik tidak resmi mengingat Republik Cina secara riil merupakan kekuatan ekonomi Asia secara signifikan dan merupakan pintu gerbang para investor untuk melakukan investasi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura.
RRCF berusaha melunakkan tawaran dengan memberikan kelonggaran kepada Republik Cina dengan semboyan Satu Negara Dua Sistem (Republik Cina-Republik Rakyat Cina) dengan pilot proyek diterapkannya sistem itu di Hong Kong dan Makau ditambah dengan komunikasi politik dengan tokoh oposisi Republik Cina dan rekonsiliasi politik antara Partai Komunis Cina dengan Partai Nasionalis (Kuomintang) yang pernah berseteru pada tahun 1930-1940-an itu. Namun perkembangan politik di Hong Kong, mundurnya ketua daerah otoritas khusus Hong kong Tung Chee-Hwa atas desakan RRC, naiknya Donald Tsang, tokoh moderat yang masih diikat secara politik oleh RRC dan sering terjadinya gejolak politik terutama dengan aktivis prodemokrasi membuat rakyat dan pemerintah Republik Cina menolak tawaran halus RRC.
Status Politik Republik Cina
Satu masalah utama adalah terkait rapat dengan status politik Republik Cina itu sendiri. Dengan keadaan iklim politik dunia yang berubah ke arah pengakuan Republik Rakyat Cina pada era tahun 1970-an dan 80-an, keinginan untuk mengambil kembali tanah besar Cina semakin pudar dan semangat nasionalisme cinta terhadap pulau Taiwan itu sendiri semakin kukuh. Hubungan antara Republik Rakyat Cina di Cina Daratan dan isu-isu terkait kemerdekaan Taiwan dan penyatuan kembali dengan Cina terus mendominasi politik di Taiwan.
Skenario politik Republik Cina di Taiwan sekarang terbagi antara dua pihak dengan pihak Pan-Biru diketuai partai KMT dan dianggotai Partai Rakyat Utama (PFP) dan Partai Baru (NP) yang berpendirian pro-penyatuan semula dengan Cina sementara pihak Pan-Hijau diketuai Parti Progresif Demokrat (DPP) dan dianggotai Uni Persekutuan Taiwan (TSU) yang berpendirian pro-Merdeka.
Para penyokong pihak Pan-Hijau menuntut kemerdekaaan Taiwan secara total dan formal dan menekankan Taiwan sebagai entitas berlainan dari Cina. Nama 'Republik Cina' juga dicemooh dan dikatakan tidak ada. Kendatipun begitu, anggota Pan-Hijau yang lebih progresif mengatakan tidak perlu untuk menyatakan kemerdekaan secara formal karena Taiwan sekarang 'telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat'. Sebagian anggota kelompok Pan-Hijau ini telah bertindak dengan lebih ekstrem dan menerbitkan paspor untuk negara yang didakwa bernama "Republik Taiwan" itu.
Pada masa yang sama, pihak Pan-Biru menginginkan penyatuan semula dengan Cina Daratan dan menyokong konsep Republik Cina sebagai satu simbol terkait dengan Cina. Penyatuan kembali dengan Cina Daratan sebagai satu negara dianggap akan terjadi pada masa depan yang dekat, dan hingga itu status quo kini, di mana Taiwan tidak merdeka secara formal, lebih disenangi. Dalam lawatannya ke tanah besar pada bulan April 2005 baru-baru ini, ketua parti KMT Lien Chan telah menggariskan kepercayaan partainya dalam konsep Satu Cina yang mencakup keseluruhan Cina termasuk Taiwan. Ketua partai PFP James Soong juga menyatakan sentimen yang sama semasa lawatannya ke tanah besar pada bulan Mei.
Pemerintah RRC di Cina Daratan menyatakan pendiriannya bahawa konsep Republik Cina lebih mudah diterima dibandingkan suatu negara bebas "Republik Taiwan". Pemerintah RRC juga menganggap Taiwan sebagai entitas tidak sah, dan ia telah mengancam tindakan apapun untuk memerdekakan Taiwan akan dijawab dengan suatu pernyataan perang.
Hubungan luar negeri
Republik Cina yang didirikan di Cina Daratan pada mulanya diakui oleh dunia kendati pemerintahannya tidak sekuat semasa dibelenggu para panglima perang dan perang saudara dengan RRC.
Sekarang, Republik Cina terus diakui oleh 25 negara yang kebanyakan adalah negara kecil di Amerika Selatan dan Afrika serta pemerintah Vatikan (Paus) di Roma. Republik Rakyat Cina mengadakan suatu kebijakan untuk tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui Republik Cina dan memaksa mereka mengeluarkan pernyataan mendukung tuntutan mereka terhadap Taiwan. Akan tetapi realitasnya adalah kebanyakan negara masih menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Cina walaupun secara tidak resmi. Pemerintah RRC membolehkan pernyataan ini dengan pemahaman bahwa ia merupakan suatu yang perlu tetapi sementara. Di negara-negara yang tidak mengakui Republik Cina secara resmi, seringkali terdapat perwakilan Republik Cina yang menggunakan nama Kantor Perwakilan Perdagangan dan Kebudayaan Taipei atau "Kantor Perwakilan Taipei" sebagai singkatan. Kantor ini memberi layanan membuat visa dan lain-lain perihal yang biasanya dikaitkan dengan Kantor Kedutaan. Negara-negara ini juga mempunyai perwakilan di Republik Cina di bawah nama aneh seperti Institut Amerika di Taiwan yang merupakan kantor perwakilan de facto Amerika Serikat di Republik Cina.
Republik Cina adalah salah satu pendiri badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan memegang kursi negara Cina di PBB hingga ditendang keluar oleh Resolusi PPB nomor 2758 dan diganti dalam semua organ dalam organisasi itu oleh Republik Rakyat Cina (RRC). Usaha Republik Cina untuk masuk kembali ke badan dunia itu ditolak sekalipun telah dicoba berkali-kali.
Bersama dengan masalah dengan Taiwan berkenaan daratan Cina, Republik Cina juga menghadapi hubungan yang kontroversial dengan Mongolia. Hingga tahun 1945, Republik Cina menuntuk hak memerintah Mongolia akan tetapi desakan Soviet memaksanya mengakui kemerdekaan Mongolia. Sejurus setelah itu, Republik Cina telah berpaling dan menuntut kembali wilayah Mongolia hingga tahun 1990-an. Tindakan Republik Cina membatalkan penuntutannya terhadap wilayah Mongolia sekarang amat rumit karena pemerintah RRC akan menginterpretasikannya sebagai upaya untuk merdeka.
Struktur politik
Kepala pemerintahan Republik Cina adalah Presiden, yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dengan tiket bersama Wakil Presiden. Presiden mempunyai kekuasaan atas 4 cabang (Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman, dan Yuan Pengawas. Presiden melantik anggota Yuan Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap polisi dan pengendalian ketertiban.
Badan utama perwakilan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 225 kursi dimana 168 darinya diisi oleh anggota hasil pemilu. Sisanya dibagikan secara proporsional antara keseluruhan yang diterima partai (41 kursi), wilayah seberang lautan 8 kursi) dan kursi khusus penduduk asli Taiwan (8 kursi). Para anggota dewan ini memiliki masa jabatan 3 tahun. Pada awalnya Dewan Konstituante Nasional, sebagai badan konstitusi dan wakil rakyat umumnya, mempunyai sedikit kekuasaan legislatif, akan tetapi dewan ini telah dihapuskan pada tahun 2005 dan kekuasaan untuk merancang konstitusi diserahkan kepada Yuan Perwakilan dan pemilih dari kalangan rakyat.
Pembagian pemerintahan lokal
Organisasi politik Republik Cina pada awalnya didasarkan atas konstitusi yang ditulis pada tahun 1947 di Cina Daratan sebelum jatuhnya republik ke tangan komunis. Dengan itu, pembagian utama di bawah pemerintahan adalah dengan provinsi Taiwan dan sebagian provinsi Fujian yang dalam kenyataannya diperuntukkan bagi provinsi lain di negara Cina yang tidak dapat digunakan. Namun demikian, status kota Taipei dan Kaohsiung telah ditetapkan menjadi wilayah yang mempunyai status sama seperti provinsi di bawah langsung pemerintahan pusat. Fungsi pemerintahan provinsi Taiwan dan Fujian dialihkan antara pemeintahan pusat dan pemerintah daerah Taiwan.
• Provinsi Taiwan (semua): pulau Taiwan sendiri tidak termasuk kekuasaan Pusat, dengan daerah Penghu (Kepulauan Pescadores)
- 16 daerah
- Lima kota berstatus provinsi
• Provinsi Fujian (cebisan): pulau-pulau kecil dekat tanah besar Tiongkok:
- Daeran Kinmen(Quemoy)
- Sebagian dari daerah Lienchiang, yaitu Kepulauan Matsu
• Dua wilayah khusus di bawah Pemerintah Pusat:
- Kaohsiung
- Taipei
Republik Cina juga menguasai Kepulauan Dongsha dan Pulau Taiping yang terdiri dari Kepulauan Laut Cina Selatan yang hak miliknya dipertikaikan. Di bawah perbatasan resmi Taiwan, mereka merupakan bagian wilayah pulau Hainan.
Tambahan pula, walaupun Republik Cina tidak membatalkan tuntutannya terhadap Cina Daratan (termasuk Tibet), Mongolia dan Tuva pada tahun 1991 pemerintahan RRC di kawasan-kawasan tersebut diakui, dan ini telah menimbulkan kebimbangan bahwa Republik Cina bersiap untuk tidak lagi menuntuk wilayah-wilayah berkenaan. Satu sebab kenapa Republik Cina tidak pernah secara resmi membubarkan tuntutan mereka terhadap wilayah-wilayah ini adalah karena rasa takut kepada ancaman pemerintah RRC untuk menyerang Republik Cina atas persiapan apapun untuk merdeka.
Pemerintahan DPP dibawah Chen Shui-bian tidak menghiraukan tuntutan-tuntutan lama ini dengan mendirikan kantor perwakilan Republik Cina di ibu negara Mongolia, Ulan Bator. Peta-peta resmi masih menampakkan 35 provinsi di tanah besar dan bukannnya 23 seperti yang ditunjukkan oleh peta RRC yang merupakan realitas masa kini. Partai pemerintah DPP telah menghapuskan syarat yang mewajibkan pembuat peta Republik Cina menunjukkan perbatasan resmi Republik Cina.
Kependudukan
Penduduk Republik Cina (Taiwan) umumnya bertenis Cina terutama memiliki hubungan erat dengan wilayah Tiongkok di daerah Fujian dengan sub etnis Hokkien, sub etnis yang juga terdapat di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang umumnya hidup dari sektor perdagangan, bahkan secara riil adalah penggerak roda ekonomi di kawasan itu. Selain itu juga imigran dari Tiongkok terutama sejak Perang Dunia II dan Perang saudara di Tiongkok daratan pada tahun 1940-an itu. Juga ada penduduk Taiwan asli (juga disebut suku asli/aborijin Taiwan yang berbahasa Austronesia), para imigran dari India, Filipina dan Indonesia baik yang tinggal menetap menjadi warganegara Taiwan atau yang menjadi pekerja migran.
Ekonomi
Ekonomi Taiwan sebelum abad ke-20 hampir keseluruhannya berbentuk pertanian. Namun pertanian kini hanya menyumbang 2% PDB, kurang dari 35% pada tahun 1952. Industri-industri yang dahulunya dijalankan buruh kini diambil alih oleh keuangan dan teknologi yang intensif. Taiwan telah menjadi mitra beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan termasuk di Tiongkok Daratan; kini terdapat 50.000 perusahaan Taiwan di negara Tiongkok.
Semasa penjajahan Jepang (1895-1945), industrinya mulai dibangun, dengan orang Jepang membangun sebagian besar infrustruktur yang menolong ekonomi Taiwan dengan pesat. Contohnya landasan kereta api yang menghubungkan utara dan selatan Taiwan. Berbeda dengan keadaan politik Taiwan yang selalu bergejolak baik karena kepentingan partai politik di Taiwan, juga karena pengaruh tekanan dan kepentingan RRC, di sektor ekonomi Taiwan tumbuh dengan pesat, khususnya di bidang industri dan perdagangan selain sektor pertanian dan pariwisata.
Republik Cina modern mempunyai ekonomi kapitalis yang dinamis dengan berkurangnya keterlibatan pemerintah dalam pekerjaan dan perdagangan asing. Di samping ini, beberapa bank dan perusahaan umum milik republik juga telah diswastanisasikan. Pertumbuhan PDB sekitar 8% dalam tiga dekade yang telah berlalu dengan ekspor yang banyak membantu. Jurang surplus perdagangan juga agak banyak, dan simpanan mata uang asing menjadi yang ketiga terbesar di dunia.
Saat ini, ekonomi Taiwan bergerak dibidang industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronika, komputer serta semikonduktor yang sudah diakui kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan dan transportasi. Sebelumnya, industri di Taiwan bergerak di bidang barang-barang domestik dan rumah tangga bahkan pada masa lalu, Taiwan dikenal sebagai penghasil barang-barang tiruan dari produk Jepang dengan kualitas di bawah kualitas produk made in Japan khususnya dikalangan pasar Indonesia, produk made in Taiwan berkonotasi produk tiruan dari produk Jepang.
Taiwan memiliki pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi yang cukup kuat di kawasan ini. Karena itu, bersama-sama dengan Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong, Taiwan dimasukkan dalam daftar negara-negara Industri Baru yang sudah menunjukkan ketangguhannya terutama dalam menghadapi krisis 1997.
Taiwan memiliki pusat jasa di bidang pelayaran, kargo dan penerbangan yang memiliki reputasi cukup baik dan cukup kuat. Pelabuhan Kaohsiung merupakan pelabuhan kargo yang melayani arus barang ekspor impor dari dan menuju berbagai kawasan di dunia, sebagaimana pelabuhan Singapura dan Rotterdam di Eropa.
Taiwan juga merupakan pintu gerbang investasi ekonomi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura. Investasi dan pertumbuhan ekonomi RRT juga melalui negeri ini sekalipun sering terjadi pergesekan di bidang politik.
Disebabkan pendekatannya yang konservatif kepada keuangan dan semangat kewirausahaannya yang tinggi, ekonomi Taiwan tidak banyak terpengaruh dibandingkan negara-negara tetangganya pada krisis moneter 1997 di Asia. Akan tetapi, ekonomi dunia yang perlahan dan kebijakan yang tidak cakap telah memungkinkan ekonomi Taiwan terpuruk pada tahun 2001 yang lalu, yang pertama semenjak 1947. Disebabkan sumber tenaga buruh didatangkan dari Tiongkok Daratan, pengangguran juga bertambah buruk dan dijadikan isu semasa Pemilu tahun 2004 lalu.
Namun Taiwan mengalami pukulan ekonomi sejak berjangkitnya wabah SARS dan Flu burung (Avian flu) di wilayah ini, bersama-sama dengan RRC dan Singapura pada tahun 2003. Sekalipun wabah ini sudah bisa diatasi, pemerintah Taiwan sangat berhati-hati untuk mencegah terulang kembali wabah penyakit ini yang juga menyebabkan terhentinya pertumbuhan ekonomi terutama di sektor perdagangan dan pariwisata.
Karena Pemerintah RRC membantah Taiwan mempunyai perhubungan resmi dengan negara-negara lain, Taiwan seringkali menyertai badan ekonomi dunia dibawah nama yang agak pelik seperti Wilayah Bebas Cukai Asing Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu (台灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, dan Cina Taipei di bawah APEC.
Budaya
Budaya Taiwan masa kini mengalami transformasi yang besar hasil pemisahannya dengan tanah besar Tiongkok yang telah mencecah lebih dari 100 tahun. Taiwan kini mempunyai budaya tersendiri dengan bersumberkan budaya Tiongkok, budaya Jepang dan budaya Amerika Serikat, terutama dalam politik dan arsitektur. Penduduk asli Taiwan juga mempunyai budaya mereka sendiri. Kesenian, tradisi nenek moyang, dan budaya pop merangkumi corak pelbagai motif berdasarkan Asia dan Barat.
Setelah pindah ke Taiwan, pemerintah KMT bertindak melestarikan budaya Tiongkok. Pemerintah melaksanakan pelbagai gerakan tulisan kaligrafi Tiongkok, lukisan seni Tiongkok, seni moyang Tiongkok dan opera Tiongkok. Salah satu daya tarik kota Taipei adalah Museum Nasional Cina yang mempunyai lebih dari 650.000 koleksi perunggu, giok (jade), kaligrafi, lukisan dan porselen Tiongkok. Kerajaan KMT di bawah Chiang Kai-Shek telah memindahkan koleksi ini dari Beijing pada tahun 1949 semasa melarikan diri ke Taiwan. Koleksi ini dipercaya menjadi sebagian harta budaya Tiongkok, dan hanya 1% yang dipamerkan pada setiap periode masa.
Berkaraoke merupakan salah satu aktivitas yang degemari di Taiwan, hasil pengaruh Jepang. Suatu lagi contoh adalah Panchinko.
Minuman Taiwan juga telah berhasil dikenali merata di seluruh dunia. Teh berbuih dan teh susu merupakan minuman Taiwan yang terkenal di Malaysia, Eropa, Kanada dan Amerika Serikat.
Taiwan juga menerbitkan film-film berkualitas setiap tahun. Sutradara terkenal dari Taiwan antara lain Ang Lee yang mendapat nama dari film besutannya Crouching Tiger, Hidden Dragon dan Eat Drink Man Woman.
Kira-kira 80% orang Taiwan merupakan bangsa etnik Han dan bisa bercakap bahasa kebangsaan, yaitu Bahasa Mandarin sekali dengan Bahasa Hokkian yang berasal dari selatan sungai Min di provinsi Fujian di Tiongkok Daratan. Bahasa Hokkian ini yang dikenali sebagai Taiyu di Taiwan merupakan bahasa yang sama yang dituturkan oleh kebanyakan orang Tionghoa-Indonesia. Golongan pro-Merdeka di Taiwan telah mempromosikan bahasa ini sejak tahun 1990-an, tanpa menyadari bahwa bahasa ini hanya sekadar salah satu dialek yang dituturkan di Tiongkok Daratan. Terdapat lagi 10% penduduk Taiwan yang menggunakan bahasa Hakka. Golongan penduduk asli, walaupun mempunyai bahasa sendiri, juga bisa bertutur dalam bahasa Mandarin dan Hokkian. Gerakan Setempat Taiwan terus menjadi sumber berkembangnya budaya Taiwan yang berbeda daripada Tiongkok Daratan, sebagai suatu reaksi terhadap pemerintahan tangan besi KMT dan permusuhan RRC. Politik identitas dengan lebih 100 tahun pemisahan Taiwan dengan tanah besar dengan 50 tahun daripadanya di bawah pemerintahan Jepang, terus mnjadi isu dan mewujudkan perbedaan budaya dengan Tiongkok di tanah besar dalam pelbagai bidang, antara lain masakan, film, fotografi, opera dan musik.
• Bahasa Taiwan
• Musik Taiwan
• Daftar tokoh Tiongkok
• Daftar tokoh Taiwan
• Masakan Tiongkok
• Masakan Taiwan
• Pendidikan di Taiwan
Sistem kalendar
Menuruti tradisi kekaisaran menggunakan nama kaisar Tiongkok sebagai rujukan era dan tahun pemerintahan, dokumen-dokumen resmi Taiwan dan kebanyakan orang Taiwan masih mengguna Min Guo (Bahasa Tionghoa: 民國, pinyin: míngúo, yang berarti: "Negara Rakyat" atau dalam hal ini, "Republik") sistem mennomorkan tahun diri tahun 1912 sebagai tahun pendirian Republik Cina. Seperti contoh, tahun 2006 adalah tahun ke-95 'Min Guo' ataupun tahun ke-95 Republik Cina (jiu shiwu) nian" (民國九十五年) dalam bahasa Tionghoa. Pada kebiasaannya nama era Tiongkok berkarekter dua, Min Guo adalah singkatan nama panjang ini. Kalender Juche yang digunakan di Korea Utara yang bermula dengan kelahiran Kim Il Sung pada tahun 1912 juga menggunakan sistem yang sama.
sumber : Wikipedia Ensiklopedia Bebas
Read More..
sumber : Wikipedia Ensiklopedia Bebas
